Ruang Lingkup Ekonomi Politik Media: Kuasa, Modal, dan Produksi Makna

fikriamiruddin.com - Ekonomi Politik Media merupakan suatu pendekatan kritis dalam studi komunikasi, yang membahas terkait dengan hubungan antara kekuasaan, struktur kepemilikan, produksi konten, serta distribusi informasi dalam sistem media. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa media bukanlah entitas yang netral, melainkan institusi sosial yang beroperasi dalam jaringan kepentingan ekonomi dan politik. Dalam hal ini, isi media tidak dapat dilepaskan dari struktur kekuasaan yang melingkupinya.

Dalam konteks masyarakat kontemporer yang sangat bergantung pada arus informasi digital, kajian terkait dengan kajian ekonomi politik media ini menjadi semakin relevan. Ia membantu menjelaskan alasan isu tertentu lebih menonjol dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian alasan perspektif tertentu lebih dominan, atau bagaimana kepentingan modal memengaruhi produksi makna di ruang publik.

Secara teoritis, ekonomi politik media bersumber pada tradisi pemikiran kritis, khususnya gagasan Karl Marx terkait dengan relasi antara basis ekonomi dan suprastruktur ideologis. Media dipandang sebagai bagian dari suprastruktur yang turut menopang sistem ekonomi yang dominan. Dalam perkembangannya, pemikir seperti Vincent Mosco yang merumuskan tiga konsep kunci dalam ekonomi politik komunikasi, yakni komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi.

Komodifikasi merujuk pada proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bernilai sosial menjadi bernilai ekonomi. Dalam industri media, informasi dan perhatian audiens diperlakukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan kepada pengiklan. Berita, hiburan, bahkan data pengguna di platform digital diproduksi dan didistribusikan dengan pertimbangan nilai tukar di pasar.

Spasialisasi berkaitan dengan ekspansi institusi media melampaui batas geografis melalui konsentrasi kepemilikan dan integrasi vertikal maupun horizontal. Fenomena konglomerasi media ini menyebabkan sejumlah kecil perusahaan menguasai sebagian besar saluran komunikasi.

Strukturasi mengacu pada hubungan dialektis antara agen (pelaku media) dan struktur sosial yang membatasi sekaligus memungkinkan tindakan mereka. Jurnalis, misalnya bekerja dalam batasan kebijakan redaksi, kepentingan pemilik modal, dan tekanan pasar. Sehingga dalam hal ini ruang lingkup ekonomi politik media dapat dipetakan ke dalam beberapa dimensi utama sebagai berikut.

Baca Juga: Konsep Dasar Desain Komunikasi Visual: Antara Estetika dan Strategi Pesan

Satu: Kepemilikan dan Konsentrasi Media

Salah satu fokus utama adalah struktur kepemilikan media. Siapa yang memiliki media? Bagaimana pola kepemilikan tersebut memengaruhi independensi redaksi? Konsentrasi kepemilikan sering kali berdampak pada homogenisasi konten dan berkurangnya keberagaman perspektif. Dalam banyak negara, perusahaan besar pasti memiliki jaringan televisi, radio, surat kabar, hingga platform digital sekaligus. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pluralisme informasi dan demokrasi.

Dua: Model Bisnis dan Iklan

Media komersial umumnya bergantung pada pendapatan iklan. Konsekuensinya, konten sering disesuaikan dengan preferensi pasar dan kepentingan pengiklan. Program yang memiliki rating tinggi lebih diutamakan dibandingkan program yang bernilai edukatif namun kurang populer. Di era digital, model bisnis berbasis data (data-driven advertising) semakin memperkuat logika komodifikasi perhatian.

Tiga: Regulasi dan Kebijakan Publik

Ekonomi politik media juga menelaah peran negara dalam mengatur industri media. Regulasi penyiaran, undang-undang pers, serta kebijakan platform digital menjadi arena tarik-menarik antara kepentingan publik dan kepentingan korporasi. Negara dapat berfungsi sebagai regulator yang melindungi kepentingan publik, namun juga bisa menjadi aktor yang membatasi kebebasan pers.

Empat: Globalisasi Media

Globalisasi memperluas jangkauan perusahaan media lintas negara. Platform digital multinasional seperti Meta Platforms, Google, dan Netflix beroperasi di berbagai belahan dunia, memengaruhi pola konsumsi budaya lokal. Dominasi korporasi global ini memunculkan isu ketimpangan arus informasi antara negara maju dan berkembang.

Lima: Digitalisasi dan Platformisasi

Transformasi digital mengubah lanskap ekonomi media secara signifikan. Algoritma menentukan visibilitas konten, sementara kreator konten bergantung pada sistem monetisasi platform. Dalam hal ini, kekuasaan tidak hanya berada pada pemilik media tradisional, akan tetapi juga pada perusahaan teknologi yang mengendalikan infrastruktur distribusi informasi.

Baca Juga: Pengantar Materi Retorika Dakwah

Kajian ekonomi politik media memiliki implikasi penting bagi demokrasi. Media idealnya berfungsi sebagai ruang publik yang memungkinkan pertukaran gagasan secara bebas dan rasional. Akan tetapi, ketika logika pasar mendominasi, kepentingan publik dapat terpinggirkan oleh kepentingan komersial.

Misalnya, sensasionalisme sering kali lebih menguntingkan secara ekonomi dibandingkan jurnalisme investigatif yang mendalam. Akibatnya, isu-isu struktural seperti kemiskinan atau ketimpangan sosial kurang mendapatkan perhatian. Selain itu, dominasi algoritma dalam platform digital berpotensi menciptakan ruang gema (echo chamber) yang memperkuat polarisasi.

Dalam konteks negara berkembang, tantangan ekonomi politik media juga mencakup ketimpangan akses terhadap teknologi dan literasi digital. Ketika infrastruktur komunikasi dikuasai oleh segelintir aktor global, kedaulatan informasi menjadi isu strategis.

Dengan demikian, ruang lingkup ekonomi politik media mencakup analisis mengenai kepemilikan, produksi, distribusi, regulasi, hingga dampak sosial media dalam sistem kapitalisme global. Pendekatan ini menegaskan bahwa media bukan sekedar saluran informasi, melainkan institusi yang sarat dengan relasi kuasa dan kepentingan ekonomi.

Memahami ekonomi politik media membantu masyarakat menjadi lebih kritis dalam mengonsumsi informasi. Di tengah arus digital yang semakin kompleks, kesadaran mengenai struktur kekuasaan di balik produksi pesan menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi dan keberagaman wacana publik.

Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, silahkan baca juga: Cara Mengumpulkan Dokumen dan Melakukan Observasi Terlibat dalam Metode Penelitian Kualitatif. Terima kasih banyak semoga bermanfaat dan sukses selalu.

Share this post